KEMERDEKAAN CATALONIA

Referendum kemerdekaan Catalunya 2017, juga dikenal dengan numeronim 1-O (untuk "1 Oktober") di media Spanyol dan Catalunya, adalah sebuah referendum kemerdekaan yang diminta oleh Generalitat de Catalunya dan disetujui oleh Parlemen Catalunya, namun dinyatakan ilegal pada 6 September 2017 dan ditangguhkan oleh Mahkamah Konstitusi Spanyol karena melanggar Konstitusi Spanyol 1978. Referendum ini diselenggarakan pada 1 Oktober 2017 di komunitas otonomi Spanyol Catalunya, menggunakan proses pemungutan suara yang disengketakan. Due to the many irregularities and to the actions taken by the national police and civil guard, the international observers, invited by the Generalitat, declared that the referendum results could not be considered valid as the process failed to meet the minimum international standards for elections.

Dewan Eksekutif Catalunya regional telah menetapkan sebuah referendum mengenai kemerdekaan Catalunya untuk tanggal 1 Oktober 2017. Referendum ini pertama kali diserukan pada bulan Juni 2017 dan disetujui oleh parlemen Catalunya dalam sebuah sidang pada tanggal 6 September 2017 bersamaan dengan sebuah undang-undang yang menyatakan bahwa kemerdekaan akan mengikat dengan mayoritas sederhana, tanpa memerlukan kehadiran pemilih minimum. Partai oposisi menolak untuk berpartisipasi dalam sidang tersebut dan telah meminta pemilih mereka untuk memboikot pemungutan suara, kecuali Catalunya Sí que es Pot yang abstain namun mendukung partisipasi. Undang-undang tersebut ilegal menurut Statuta Catalunya mengenai otonomi yang memerlukan mayoritas dua pertiga di parlemen Catalunya untuk setiap perubahan status Catalunya. Referendum itu sendiri juga ilegal menurut konstitusi Spanyol. Undang-undang tersebut ditangguhkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 7 September 2017, meskipun pemerintah Catalunya menyatakan perintah mahkamah tidak berlaku bagi Catalunya dan melanjutkan untuk mengumpulkan dukungan 750 dari 948 munisipalitas di Catalunya, termasuk dukungan parsial oleh Barcelona. Hal ini menyebabkan krisis konstitutional di Spanyol dan mulai operasi polisi untuk menghentikan referendum.

Pemerintah Spanyol menentang setiap referendum penentuan nasib sendiri Catalunya, karena Kontitusi Spanyol tidak mengizinkan pemungutan suara mengenai kemerdekaan suatu wilayah Spanyol sembari juga menganggapnya ilegal tanpa persetujuannya. Penafsiran ini juga didukung oleh Dewan Penjamin Hukum Catalunya. Namun, pemerintah Catalunya memberlakukan hak penentuan nasib sendiri untuk mengadakan referendum.

Setelah pemeriksaan konstitusionalitas yang diminta oleh pemerintah Spanyol, Mahkamah Konstitusi Spanyol membatalkan resolusi yang dikeluarkan oleh Parlemen Catalunya untuk mengadakan pemungutan suara seperti itu. Bagaimanapun, Pemerintah Catalunya bersikeras bahwa pemungutan suara tersebut tetap akan diadakan pada tanggal 1 Oktober.